Jambi – Hutan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan harus dilakukan secara optimal demi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menata kembali tata kelola hutan, Kodim 0415/Jambi turut serta dalam pelaksanaan kegiatan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melalui pembentukan “Satgas Garuda” PKH. Satgas ini difokuskan pada kawasan hutan yang saat ini dikuasai PT. Batanghari Sawit Sejahtera (PT. BSS) dan PT. Kirana Sakernan (PT. Brahma Bina Bakti) di Kabupaten Muaro Jambi.
Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan pengelolaan hutan yang belum optimal serta menangani aktivitas ilegal yang merugikan negara. Langkah awal pelaksanaan Satgas PKH diawali dengan apel pengecekan personel yang dipimpin oleh Kakorwil Satgas Garuda, Kolonel Inf Imam Wicaksana, di Makoramil 415-05/Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (12/3/2025).
Langkah awal Satgas PKH adalah pemasangan patok dan plang pemberitahuan di Desa Tanjung Katung dan Desa Lubuk Raman sebagai tanda bahwa kawasan tersebut merupakan lahan milik negara yang akan dikelola oleh PT Agrenas, sebuah BUMN yang mendukung swasembada pangan dan energi.
“Dalam pelaksanaan penertiban ini tentu akan ada pro dan kontra. Satgas harus menyampaikan kepada masyarakat dengan cara persuasif, humanis, dan tetap mengedepankan pendekatan yang baik,” ujar Kolonel Imam Wicaksana.
Sebelumnya ditempat terpisah, Dandim 0415/Jambi, Kolonel Inf Yoga Cahya Prasetya, menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Kodim 0415/Jambi akan terus mendukung kebijakan pemerintah dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” tegasnya.
Sebagai bagian dari Satgas PKH, personel Kodim 0415/Jambi akan terus melakukan patroli rutin serta sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya program ini.
Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan hutan dapat lebih tertata dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak serta dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan pembangunan ekonomi, tutupnya.
